Perbandingan sumber dana pensiun di Indonesia

JHT, Jaminan Pensiun, JKP, DPLK, DPPK, pesangon dan Taspen: siapa yang membayar, bentuk manfaat, dan hal yang sering terlewat.

Tabel ini membandingkan jenis program, bukan penyelenggara tertentu. Bekal hari tua seorang pekerja di Indonesia biasanya merupakan gabungan beberapa baris di bawah: program wajib BPJS Ketenagakerjaan, pesangon dari pemberi kerja saat pensiun, dan bila ada, program sukarela di DPPK atau DPLK. ASN memiliki jalur tersendiri lewat Taspen. Baca kolom "Perlu diperhatikan" sebelum mengandalkan satu sumber saja.

Pilih judul kolom untuk mengurutkan.

ProgramDasar hukum utamaIuran / pendanaanBentuk manfaatPerlu diperhatikan
Jaminan Hari Tua (JHT)PP 46/2015 jo. PP 60/2015; Permenaker 4/20225,7% upah: 3,7% pemberi kerja, 2% pekerjaSaldo + hasil pengembangan, dibayar sekaligusBisa cair saat berhenti kerja; sering habis sebelum pensiun
Jaminan Pensiun (JP)PP 45/20153% upah sampai batas upah (Rp11.086.300 mulai Maret 2026): 2% pemberi kerja, 1% pekerjaPensiun bulanan bila iuran ≥ 15 tahun; jika kurang, sekaligusUsia pensiun 59 pada 2026 dan naik bertahap
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)PP 37/2021 jo. PP 6/20250,36% upah, tidak dipotong dari gaji60% upah (batas upah Rp5 juta) maks. 6 bulan, pelatihan, info kerjaBukan dana pensiun; tidak untuk resign atau pensiun
DPLK (program iuran pasti)UU 4/2023 (P2SK); POJK 27/2023Sukarela: pribadi dan/atau pemberi kerjaSaldo akumulasi; sekaligus, berkala atau anuitas sesuai aturanBiaya dan paket investasi menentukan hasil; aturan pencairan sedang disesuaikan
DPPK program manfaat pasti (PPMP)UU 4/2023 (P2SK); POJK 27/2023Pemberi kerja (kadang juga pekerja)Pensiun dengan rumus masa kerja × penghasilan dasarHanya di perusahaan tertentu; cek pendanaan dan PDP
DPPK program iuran pasti (PPIP)UU 4/2023 (P2SK); POJK 27/2023Pemberi kerja dan pekerjaSaldo akumulasi, mirip DPLKHak atas iuran pemberi kerja mengikuti PDP
Pesangon saat pensiunPP 35/2021 Pasal 56Dibayar pemberi kerja saat hubungan kerja berakhir1,75 × pesangon + 1 × UPMK + uang penggantian hakIuran pensiun perusahaan dapat diperhitungkan; UU ketenagakerjaan baru disahkan DPR Oktober 2026
Pensiun ASN (Taspen)UU 11/1969; UU 20/2023 tentang ASNIuran 4,75% (pensiun) dan 3,25% (THT) dari gaji pokok + tunjangan keluargaPensiun bulanan 2,5% × masa kerja × gaji pokok terakhir, maks. 75%; THT sekaligusRumus bisa berubah bila skema baru UU ASN berlaku

Angka di atas adalah ketentuan umum per Oktober 2026. Batas upah JP disesuaikan setiap tahun oleh BPJS Ketenagakerjaan; ketentuan pembayaran manfaat DPLK/DPPK sedang disesuaikan OJK setelah Putusan MK 139/PUU-XXIII/2025 dan 164/PUU-XXIII/2025; UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR pada 6 Oktober 2026 dapat mengubah formula pesangon setelah diundangkan dan masa transisinya selesai. Cocokkan dengan BPJS Ketenagakerjaan, OJK, Taspen dan JDIH Kemnaker. Tabel ini informasi umum, bukan nasihat keuangan atau hukum.