Iuran, Biaya & Aturan 2026
Besaran iuran JHT dan Jaminan Pensiun, batas upah 2026, perbedaan DPLK dan DPPK, biaya dana pensiun, dan aturan pembayaran manfaat terbaru.
simulasi dana pensiun
Pahami dari mana saja bekal hari tua Anda akan datang, berapa iurannya, kapan bisa dicairkan menurut aturan 2026, dan hitung sendiri perkiraannya dengan angka yang bisa Anda periksa.
Mulai di siniSimulasi Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan sampai Usia 56
Besaran iuran JHT dan Jaminan Pensiun, batas upah 2026, perbedaan DPLK dan DPPK, biaya dana pensiun, dan aturan pembayaran manfaat terbaru.
Contoh hitung saldo JHT, manfaat Jaminan Pensiun bulanan, pesangon pensiun, target iuran DPLK, JKP, pensiun ASN, dan daftar dokumen klaim.
Kesalahan yang membuat bekal pensiun mengecil, iuran yang ditunggak perusahaan, sengketa pesangon, penipuan klaim JHT, dan cara mengadu ke BPJS, OJK dan Disnaker.
Iuran, Biaya & Aturan 2026
Cara dana pensiun sukarela membayar manfaat menurut UU P2SK dan POJK 27/2023 (20% sekaligus, sisanya berkala minimal 10 tahun), pengecualian saldo kecil, dan dampak putusan MK Juni 2026.
Simulasi & Checklist
Langkah menghitung kebutuhan dan perkiraan dana pensiun: kebutuhan bulanan, saldo JHT, manfaat JP bulanan, pesangon PP 35/2021, lalu menutup kekurangan dengan DPLK. Contoh angka lengkap.
Simulasi & Checklist
Cara menghitung hak pekerja yang di-PHK karena memasuki usia pensiun: tabel uang pesangon dan UPMK PP 35/2021, rumus Pasal 56, hubungan dengan iuran DPPK/DPLK, dan status UU ketenagakerjaan baru.
Iuran, Biaya & Aturan 2026
Aturan Jaminan Pensiun 2026: iuran 3% (2% pemberi kerja, 1% pekerja), batas upah mulai Maret 2026, usia pensiun 59 yang naik bertahap, syarat 15 tahun iuran dan jenis manfaatnya.
Kesalahan Umum & Sumber Resmi
Kesalahan paling sering dalam JHT, Jaminan Pensiun, DPLK dan pesangon: pencairan dini, upah dilaporkan rendah, iuran ditunggak, celah kepesertaan, paket investasi salah, dan ke mana mengadu.
Iuran, Biaya & Aturan 2026
Peta lengkap sumber bekal pensiun pekerja Indonesia pada 2026: iuran JHT 5,7%, JP 3% dan batas upahnya, JKP, DPLK dan DPPK, pesangon pensiun, serta pensiun ASN.
Perkirakan saldo Jaminan Hari Tua dari saldo saat ini, iuran 5,7% upah per bulan, dan asumsi hasil pengembangan yang Anda pilih sendiri.
Hitung perkiraan saldo DPLK di usia pensiun dari iuran bulanan, saldo awal dan asumsi imbal hasil setelah biaya, dengan angka Anda sendiri.
Hitung potongan iuran JHT dan JP bagian pekerja atau total iuran yang disetor ke BPJS Ketenagakerjaan dari upah bulanan Anda.
Perkirakan berapa rupiah biaya pengelolaan dana dan biaya administrasi DPLK per tahun dari saldo Anda, dengan tarif yang Anda salin dari dokumen DPLK.
Daftar periksa 5 tahun, 1 tahun dan 3 bulan sebelum pensiun: saldo JHT dan JP, DPLK/DPPK, pesangon, dokumen klaim dan pajak.
| Program | Dasar hukum utama | Iuran / pendanaan | Bentuk manfaat | Perlu diperhatikan |
|---|---|---|---|---|
| Jaminan Hari Tua (JHT) | PP 46/2015 jo. PP 60/2015; Permenaker 4/2022 | 5,7% upah: 3,7% pemberi kerja, 2% pekerja | Saldo + hasil pengembangan, dibayar sekaligus | Bisa cair saat berhenti kerja; sering habis sebelum pensiun |
| Jaminan Pensiun (JP) | PP 45/2015 | 3% upah sampai batas upah (Rp11.086.300 mulai Maret 2026): 2% pemberi kerja, 1% pekerja | Pensiun bulanan bila iuran ≥ 15 tahun; jika kurang, sekaligus | Usia pensiun 59 pada 2026 dan naik bertahap |
| Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) | PP 37/2021 jo. PP 6/2025 | 0,36% upah, tidak dipotong dari gaji | 60% upah (batas upah Rp5 juta) maks. 6 bulan, pelatihan, info kerja | Bukan dana pensiun; tidak untuk resign atau pensiun |
| DPLK (program iuran pasti) | UU 4/2023 (P2SK); POJK 27/2023 | Sukarela: pribadi dan/atau pemberi kerja | Saldo akumulasi; sekaligus, berkala atau anuitas sesuai aturan | Biaya dan paket investasi menentukan hasil; aturan pencairan sedang disesuaikan |
Iuran JHT tetap 5,7% dari upah (3,7% pemberi kerja, 2% pekerja) menurut PP 46/2015, dan iuran JP 3% (2% pemberi kerja, 1% pekerja) menurut PP 45/2015. Iuran JP dihitung dari upah paling tinggi Rp11.086.300 per bulan mulai Maret 2026. Lihat panduan iuran JHT.
Usia pensiun JP pada 2026 adalah 59 tahun. PP 45/2015 menetapkan usia awal 56 tahun yang naik satu tahun setiap tiga tahun sejak 2019, sehingga menjadi 60 pada 2028 dan seterusnya sampai 65 tahun. JHT tetap memakai usia 56 untuk pencairan karena usia pensiun.
Bisa. Permenaker 4/2022 mengembalikan aturan bahwa peserta yang mengundurkan diri atau terkena PHK dapat mencairkan JHT sekaligus setelah masa tunggu satu bulan. Namun mencairkan setiap kali pindah kerja membuat bekal pensiun mulai lagi dari nol. Lihat syarat pencairan JHT.
POJK 27/2023 mewajibkan pembayaran manfaat pensiun secara berkala dengan pembayaran pertama sekaligus paling banyak 20%, kecuali untuk saldo kecil. Pada Juni 2026 MK memutus bahwa peserta program sukarela dapat memilih sekaligus atau berkala, dan OJK sedang menyesuaikan POJK 27/2023. Tanyakan pilihan yang berlaku ke DPLK Anda. Lihat aturan pembayaran manfaat.
Menurut PP 35/2021 Pasal 56, pekerja yang di-PHK karena memasuki usia pensiun berhak atas 1,75 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026; cek apakah formulanya sudah berlaku. Lihat hitung pesangon pensiun.
Laporkan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau layanan 175, dan ke pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja provinsi. Simpan slip gaji yang menunjukkan potongan iuran. Lihat panduan iuran yang ditunggak.
Tidak. Bekal Purnakarya menyajikan informasi umum dan contoh ilustratif. Imbal hasil yang kami pakai dalam contoh adalah asumsi, bukan janji. Untuk keputusan pribadi, cek ke BPJS Ketenagakerjaan, DPLK/DPPK Anda, OJK, atau perencana keuangan independen.
Bekal Purnakarya adalah proyek informasi independen. Panduan disusun dengan bantuan alat penulisan AI dan diperiksa terhadap sumber resmi dan primer sebelum diterbitkan; lihat Kebijakan Editorial kami. Kami tidak berafiliasi dengan penyedia mana pun yang disebutkan di situs ini dan tidak menjual produk atau layanan.