Hitung Pesangon Pensiun menurut PP 35/2021: 1,75 × Pesangon + UPMK, Tabel dan Contoh
Cara menghitung hak pekerja yang di-PHK karena memasuki usia pensiun: tabel uang pesangon dan UPMK PP 35/2021, rumus Pasal 56, hubungan dengan iuran DPPK/DPLK, dan status UU ketenagakerjaan baru.
Menurut PP 35/2021 Pasal 56, pekerja yang hubungan kerjanya berakhir karena memasuki usia pensiun berhak atas 1,75 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak. Untuk masa kerja 26 tahun dengan upah Rp9.000.000, hitungannya 1,75 × 9 bulan × 9.000.000 + 10 bulan × 9.000.000 = Rp231.750.000 ditambah uang penggantian hak. Dasar perhitungannya upah pokok ditambah tunjangan tetap. Angka contoh ilustratif; ini informasi umum, bukan nasihat hukum.
Panduan ini bagian dari cara menghitung perkiraan dana pensiun.
Tabel uang pesangon (PP 35/2021 Pasal 40 ayat 2)
| Masa kerja | Uang pesangon |
|---|---|
| < 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 s.d. < 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 s.d. < 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 s.d. < 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 s.d. < 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 s.d. < 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 s.d. < 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 s.d. < 8 tahun | 8 bulan upah |
| ≥ 8 tahun | 9 bulan upah |
Tabel UPMK (PP 35/2021 Pasal 40 ayat 3)
| Masa kerja | UPMK |
|---|---|
| 3 s.d. < 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 s.d. < 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 s.d. < 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 s.d. < 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 s.d. < 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 s.d. < 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 s.d. < 24 tahun | 8 bulan upah |
| ≥ 24 tahun | 10 bulan upah |
Uang penggantian hak (Pasal 40 ayat 4) meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang ke tempat pekerja diterima bekerja, dan hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Contoh 1: masa kerja panjang (ilustratif)
Pak Budi memasuki usia pensiun perusahaan setelah 26 tahun bekerja. Upah pokok Rp7.500.000 dan tunjangan tetap Rp1.500.000, jadi upah dasar Rp9.000.000.
| Komponen | Hitungan | Hasil |
|---|---|---|
| Uang pesangon (≥ 8 tahun = 9 bulan) × 1,75 | 1,75 × 9 × 9.000.000 | Rp141.750.000 |
| UPMK (≥ 24 tahun = 10 bulan) × 1 | 10 × 9.000.000 | Rp90.000.000 |
| Uang penggantian hak, misalnya sisa cuti (contoh) | Sesuai perhitungan perusahaan | Rp2.000.000 |
| Total | Rp233.750.000 |
Contoh 2: masa kerja pendek (ilustratif)
Bu Wati pindah ke perusahaan baru pada usia 52 dan mencapai usia pensiun perusahaan setelah 4 tahun 3 bulan, dengan upah dasar Rp6.000.000.
| Komponen | Hitungan | Hasil |
|---|---|---|
| Uang pesangon (4 s.d. < 5 tahun = 5 bulan) × 1,75 | 1,75 × 5 × 6.000.000 | Rp52.500.000 |
| UPMK (3 s.d. < 6 tahun = 2 bulan) | 2 × 6.000.000 | Rp12.000.000 |
| Subtotal sebelum uang penggantian hak | Rp64.500.000 |
Contoh ini menunjukkan mengapa berpindah kerja menjelang pensiun bisa sangat mengurangi pesangon: masa kerja dihitung di pemberi kerja terakhir.
Hubungan dengan program pensiun perusahaan
PP 35/2021 mengatur bahwa bila pengusaha mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun (DPPK atau DPLK) dan membayar iurannya, manfaat dari iuran pengusaha itu dapat diperhitungkan dengan kewajiban pesangon. Dalam praktik ada beberapa pola:
| Pola | Artinya bagi pekerja |
|---|---|
| Manfaat pensiun dari iuran pengusaha lebih kecil dari pesangon | Pengusaha membayar selisihnya |
| Manfaat pensiun dari iuran pengusaha sama atau lebih besar | Kewajiban pesangon dianggap terpenuhi; bila lebih besar, selisihnya tetap menjadi hak pekerja |
| Iuran juga dibayar pekerja | Bagian dari iuran pekerja tetap hak pekerja dan tidak diperhitungkan |
Rincian perhitungan ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Mintalah rincian tertulis dari HR yang memisahkan pesangon, UPMK, uang penggantian hak, dan saldo program pensiun. Setelah Putusan MK Juni 2026, manfaat program sukarela yang didanai dari pesangon, UPMK atau uang penggantian hak dapat dipilih untuk dibayar sekaligus atau berkala; lihat aturan pembayaran manfaat pensiun.
Contoh perhitungan dengan saldo DPPK (ilustratif)
Pak Budi dari contoh 1 juga ikut DPPK iuran pasti perusahaan. Saldo yang berasal dari iuran pengusaha Rp150.000.000 dan dari iurannya sendiri Rp60.000.000. Misalkan PKB menetapkan bahwa manfaat dari iuran pengusaha diperhitungkan dengan pesangon dan UPMK.
| Unsur | Hitungan | Hasil |
|---|---|---|
| Kewajiban pesangon + UPMK | 141.750.000 + 90.000.000 | Rp231.750.000 |
| Manfaat dari iuran pengusaha yang diperhitungkan | Rp150.000.000 | |
| Sisa yang dibayar pengusaha | 231.750.000 − 150.000.000 | Rp81.750.000 |
| Uang penggantian hak | Rp2.000.000 | |
| Saldo DPPK dari iuran sendiri | Tetap hak Pak Budi | Rp60.000.000 |
Total yang diterima Pak Budi tetap tidak kurang dari ketentuan, tetapi sebagian datang dari DPPK dengan aturan pembayarannya sendiri. Pastikan rinciannya tertulis, karena perhitungan ini bergantung pada PKB atau peraturan perusahaan.
Usia pensiun perusahaan
Usia pensiun perusahaan ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB dan tidak harus sama dengan usia pensiun JP (59 pada 2026) maupun usia 56 untuk JHT. Bila tidak diatur, praktik umumnya mengacu pada usia pensiun dalam peraturan jaminan pensiun. Tanyakan sejak dini, karena tanggal pensiun menentukan masa kerja dan dengan demikian pesangon.
Pajak dan pembayaran
Pesangon dan UPMK dikenai PPh 21 final menurut PP 68/2009 dengan lapisan 0%, 5%, 15% dan 25%, dan tidak digabung dengan gaji. Untuk contoh Pak Budi, Rp233,75 juta (dengan asumsi seluruhnya termasuk penghasilan sekaligus yang dikenai tarif final) dikenai 0% atas Rp50 juta pertama, 5% atas Rp50 juta berikutnya (Rp2,5 juta), dan 15% atas sisanya Rp133,75 juta (Rp20.062.500), total sekitar Rp22,56 juta. Pemberi kerja memotong pajak ini dan memberi bukti potong.
Jika terjadi perselisihan tentang besaran pesangon, jalurnya bipartit, mediasi di Dinas Tenaga Kerja, lalu Pengadilan Hubungan Industrial; lihat sengketa pesangon pensiun.
Pertanyaan umum
Apakah pekerja kontrak (PKWT) juga dapat pesangon pensiun?
Pesangon menurut Pasal 56 berlaku bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Pekerja PKWT memiliki hak uang kompensasi saat kontrak berakhir menurut PP 35/2021.
Bagaimana jika saya mengundurkan diri sebelum usia pensiun?
Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sesuai perjanjian kerja, bukan 1,75 kali pesangon.
Apakah tunjangan makan dan transport termasuk upah?
Hanya bila dibayar tetap dan tidak bergantung pada kehadiran. Tunjangan yang dihitung per hari hadir biasanya termasuk tunjangan tidak tetap.
Apakah perusahaan boleh mencicil pesangon?
Cara pembayaran yang disepakati perlu dituangkan dalam perjanjian bersama. Simpan dokumennya dan tanggal setiap pembayaran.
Sumber resmi
- JDIH Kementerian Ketenagakerjaan — PP 35/2021, status UU ketenagakerjaan baru
- Kementerian Ketenagakerjaan — layanan pengaduan dan mediasi
- Database peraturan — PP 35/2021, PP 68/2009
- DPR RI — status RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
