Sengketa Pesangon Pensiun: Jalur Bipartit, Mediasi Disnaker dan Pengadilan Hubungan Industrial
Bila pesangon pensiun dibayar kurang: cek hitungan PP 35/2021, perundingan bipartit 30 hari kerja, mediasi di Disnaker, gugatan ke PHI, dan kesalahan saat tanda tangan.
Bila perusahaan membayar pesangon pensiun di bawah ketentuan PP 35/2021 (1,75 × uang pesangon + UPMK + uang penggantian hak), menunda tanpa kepastian, atau menolak membayar, penyelesaiannya mengikuti UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: pertama perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja, lalu mediasi (atau konsiliasi) di Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota, dan bila tetap gagal, gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Kunci keberhasilannya adalah hitungan yang benar dan dokumen yang lengkap. Ini informasi umum, bukan nasihat hukum; untuk nilai besar, gunakan pendampingan serikat pekerja, LBH atau advokat.
Panduan ini bagian dari kesalahan umum dana pensiun dan sumber resmi.
Langkah 0: pastikan hitungan Anda benar
Sebelum berselisih, hitung ulang hak Anda dengan tabel PP 35/2021 di hitung pesangon pensiun. Titik perselisihan yang paling sering:
| Titik perselisihan | Yang perlu dibuktikan |
|---|---|
| Dasar upah | Upah pokok + tunjangan tetap, bukan upah pokok saja |
| Masa kerja | Tanggal mulai bekerja, termasuk masa kontrak sebelumnya bila diakui |
| Pengali pesangon | Pensiun = 1,75 kali uang pesangon menurut Pasal 56 |
| Perhitungan dengan program pensiun | Berapa manfaat dari iuran pengusaha di DPPK/DPLK yang diperhitungkan |
| Uang penggantian hak | Sisa cuti, ongkos pulang, hak lain dalam PKB/PP |
Contoh selisih (ilustratif)
Masa kerja 20 tahun. Upah pokok Rp6.000.000, tunjangan tetap Rp2.000.000. Perusahaan menghitung dari upah pokok saja.
| Versi perusahaan (Rp6 juta) | Versi PP 35/2021 (Rp8 juta) | |
|---|---|---|
| Pesangon 1,75 × 9 bulan | Rp94.500.000 | Rp126.000.000 |
| UPMK (18 s.d. < 21 tahun = 7 bulan) | Rp42.000.000 | Rp56.000.000 |
| Total | Rp136.500.000 | Rp182.000.000 |
| Selisih | Rp45.500.000 |
Bila perusahaan juga memperhitungkan saldo DPPK dari iuran pengusaha, minta rinciannya tertulis: berapa saldo, berapa yang berasal dari iuran pengusaha, dan bagaimana diperhitungkan.
Berkas yang perlu dikumpulkan sejak awal
| Dokumen | Untuk membuktikan |
|---|---|
| Surat pengangkatan, kontrak kerja pertama dan perpanjangannya | Tanggal mulai bekerja dan status hubungan kerja |
| Slip gaji 12 bulan terakhir | Upah pokok dan tunjangan tetap |
| Peraturan Perusahaan atau PKB | Usia pensiun perusahaan, hak tambahan, uang penggantian hak |
| Surat pemberitahuan pensiun atau PHK | Alasan dan tanggal berakhirnya hubungan kerja |
| Laporan saldo DPPK/DPLK dan rincian iuran pengusaha | Bagian yang diperhitungkan dengan pesangon |
| Catatan cuti | Sisa cuti untuk uang penggantian hak |
| Semua surat-menyurat dengan HR | Upaya penyelesaian dan posisi masing-masing pihak |
Susun berkas secara kronologis dan buat salinan. Mediator dan hakim PHI akan menilai bukti tertulis, bukan ingatan.
Masa kerja yang sering disengketakan (ilustratif)
Pak Agus bekerja dengan kontrak PKWT selama tiga tahun, lalu diangkat menjadi pekerja tetap dan bekerja 17 tahun lagi sampai usia pensiun. Perusahaan menghitung masa kerja 17 tahun; Pak Agus berpendapat 20 tahun. Bedanya menentukan UPMK: 6 bulan upah (15 s.d. < 18 tahun) atau 7 bulan upah (18 s.d. < 21 tahun). Dengan upah Rp8.000.000, selisihnya Rp8.000.000. Apakah masa PKWT ikut dihitung bergantung pada fakta dan ketentuan yang berlaku untuk kontrak tersebut, misalnya apakah PKWT itu sah sesuai syaratnya. Ini contoh titik yang sebaiknya dibawa ke mediator dengan dokumen kontrak lengkap.
Langkah 1: perundingan bipartit
- Ajukan permintaan perundingan secara tertulis, lampirkan hitungan dan dasar hukumnya.
- Perundingan dibuat risalah yang ditandatangani para pihak.
- Bila sepakat, buat perjanjian bersama (PB) dan daftarkan di PHI pada pengadilan negeri setempat agar dapat dimintakan eksekusi bila tidak dilaksanakan.
- Bila dalam 30 hari kerja tidak tercapai kesepakatan, atau perusahaan menolak berunding, perundingan dianggap gagal.
Langkah 2: mediasi atau konsiliasi
Catatkan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota dengan bukti bipartit. Untuk perselisihan PHK, para pihak dapat memilih konsiliasi; bila tidak memilih, perkara diarahkan ke mediasi.
| Tahap | Hasil |
|---|---|
| Mediasi berhasil | Perjanjian bersama, didaftarkan di PHI |
| Mediasi gagal | Mediator mengeluarkan anjuran tertulis; para pihak menyatakan menerima atau menolak |
| Anjuran ditolak | Salah satu pihak dapat menggugat ke PHI |
Layanan mediasi di Disnaker tidak dipungut biaya.
Langkah 3: Pengadilan Hubungan Industrial
Gugatan diajukan ke PHI di wilayah tempat pekerja bekerja, dengan melampirkan risalah mediasi atau konsiliasi. Gugatan yang nilainya di bawah batas tertentu tidak dikenai biaya perkara menurut UU 2/2004. Pekerja dapat diwakili serikat pekerja atau advokat. Putusan PHI tentang PHK dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Kesalahan yang sering terjadi
- Menandatangani surat "pengunduran diri" menjelang usia pensiun. Hak pekerja yang mengundurkan diri jauh lebih kecil daripada hak pensiun.
- Menandatangani PB tanpa rincian komponen. Setelah PB ditandatangani dan didaftarkan, sulit menuntut lagi.
- Tidak menyimpan slip gaji yang membuktikan tunjangan tetap.
- Mengabaikan tenggat respons anjuran mediator.
- Mencampur pesangon dengan JHT. JHT dari BPJS Ketenagakerjaan adalah hak terpisah dan tidak boleh dijadikan pengganti pesangon; lihat syarat pencairan JHT.
Sebelum menandatangani perjanjian bersama
- Baca setiap komponen dan cocokkan dengan hitungan Anda.
- Pastikan tercantum tanggal dan cara pembayaran, termasuk bila dicicil.
- Periksa apakah ada klausul bahwa Anda "tidak akan menuntut lagi"; pahami apa yang dilepaskan.
- Minta waktu untuk berkonsultasi; Anda tidak wajib menandatangani di tempat.
- Simpan salinan yang ditandatangani kedua pihak, dan pastikan PB didaftarkan di PHI.
Bila perusahaan pailit
Pesangon menjadi tagihan dalam proses kepailitan melalui kurator. Pekerja perlu mendaftarkan tagihannya. Untuk iuran BPJS yang ditunggak, lihat perusahaan menunggak iuran.
Perubahan undang-undang
DPR mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Pemberitaan menyebut formula pesangon dan adanya dana cadangan pesangon akan diatur ulang, dengan peraturan pemerintah sebagai pelaksana. Per 21 Oktober 2026 naskahnya masih diproses di Sekretariat Negara dan belum bernomor, dan menurut Kemnaker baru berlaku satu tahun setelah diundangkan. Untuk perselisihan yang terjadi sekarang, pastikan dengan mediator atau kuasa hukum aturan mana yang berlaku pada tanggal hubungan kerja Anda berakhir.
Pertanyaan umum
Apakah saya harus menunggu pesangon dibayar sebelum klaim JHT?
Tidak. JHT dan JP adalah hak dari BPJS Ketenagakerjaan dan dapat diklaim sesuai syaratnya, terpisah dari sengketa pesangon.
Berapa lama proses sampai PHI?
Bipartit 30 hari kerja, mediasi umumnya diselesaikan dalam 30 hari kerja, dan pemeriksaan di PHI memiliki batas waktu tersendiri menurut UU 2/2004. Dalam praktik, keseluruhan proses bisa berbulan-bulan.
Bisakah saya tetap bekerja selama sengketa?
Bila hubungan kerja belum diputus secara sah, hak dan kewajiban para pihak tetap berjalan sesuai ketentuan. Tanyakan ke mediator atau kuasa hukum untuk kasus Anda.
Apakah perlu pengacara?
Tidak wajib. Banyak pekerja didampingi serikat pekerja atau LBH. Untuk nilai besar atau perkara rumit, pendampingan profesional dianjurkan.
Sumber resmi
- Kementerian Ketenagakerjaan — mediasi hubungan industrial dan pengaduan
- JDIH Kementerian Ketenagakerjaan — PP 35/2021, UU 2/2004
- Mahkamah Agung — Pengadilan Hubungan Industrial dan putusan
- Database peraturan — teks UU 2/2004 dan status UU ketenagakerjaan baru
