Perusahaan Menunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan padahal Gaji Dipotong: Cara Cek, Bukti dan Melapor
Iuran JHT dan JP dipotong dari gaji tetapi tidak disetor? Cara cek riwayat iuran di JMO, bukti yang perlu disimpan, dan cara lapor ke BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker.
Bila slip gaji menunjukkan potongan iuran JHT dan JP tetapi riwayat iuran di aplikasi JMO kosong atau tertinggal beberapa bulan, kemungkinan besar perusahaan menunggak iuran. Langkah yang tepat: kumpulkan bukti (slip gaji dan tangkapan layar JMO), tanyakan secara tertulis ke HR, lalu laporkan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau layanan 175, dan bila tidak selesai, ke pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja provinsi. UU 24/2011 tentang BPJS mewajibkan pemberi kerja memungut iuran pekerja dan menyetorkannya, dan memuat ancaman pidana bagi pemberi kerja yang memungut tetapi tidak menyetorkan iuran. Ini informasi umum, bukan nasihat hukum.
Panduan ini bagian dari kesalahan umum dana pensiun dan sumber resmi.
Mengapa tunggakan merugikan pekerja
| Program | Dampak tunggakan |
|---|---|
| JHT | Iuran 5,7% bulan itu tidak masuk saldo; hasil pengembangan hilang |
| Jaminan Pensiun | Bulan tidak terhitung masa iuran; risiko tidak mencapai 15 tahun |
| JKP | Syarat 12 bulan iuran dalam 24 bulan bisa tidak terpenuhi |
| JKK dan JKM | Pelindungan saat kecelakaan kerja atau kematian dapat bermasalah; pemberi kerja tetap bertanggung jawab |
Contoh dampak (ilustratif)
Upah Rp6.000.000, tunggakan 10 bulan.
| Unsur | Hitungan | Hasil |
|---|---|---|
| Iuran JHT yang tidak masuk | 5,7% × 6.000.000 × 10 | Rp3.420.000 |
| Iuran JP yang tidak masuk | 3% × 6.000.000 × 10 | Rp1.800.000 |
| Bagian pekerja yang sudah dipotong dari gaji | 3% × 6.000.000 × 10 | Rp1.800.000 |
| Kekurangan masa iuran JP | 10 bulan |
Potongan pekerja Rp1.800.000 sudah keluar dari gaji, tetapi belum menjadi hak yang tercatat. Periksa potongan Anda dengan kalkulator potongan iuran.
Langkah 1: periksa dan dokumentasikan
- Buka JMO, menu riwayat iuran JHT dan JP. Catat bulan terakhir iuran masuk.
- Bandingkan dengan slip gaji: apakah bulan-bulan itu ada potongan "BPJS TK", "JHT" atau "JP"?
- Simpan tangkapan layar JMO dengan tanggal, dan fotokopi slip gaji bulan terkait.
- Simpan juga kontrak kerja atau surat pengangkatan dan bukti transfer gaji.
Iuran wajib disetor pemberi kerja paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (misalnya PP 45/2015 Pasal 30 untuk JP), sehingga keterlambatan satu bulan bisa terjadi karena proses. Tunggakan beberapa bulan berturut-turut adalah tanda masalah.
Langkah 2: tanyakan ke perusahaan secara tertulis
Kirim email atau surat ke HR: sebutkan bulan yang belum tercatat, lampirkan bukti, dan minta penjelasan serta jadwal penyetoran. Komunikasi tertulis menjadi bukti bahwa Anda sudah menempuh jalur internal. Bila ada serikat pekerja, libatkan pengurusnya.
Langkah 3: laporkan ke BPJS Ketenagakerjaan
- Datang ke kantor cabang tempat perusahaan terdaftar atau hubungi layanan 175, dengan membawa bukti.
- BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi pemeriksaan kepatuhan dan dapat menagih tunggakan beserta denda kepada pemberi kerja sesuai peraturan pemerintah tentang masing-masing program.
- Mintalah nomor laporan atau tanda terima.
Langkah 4: laporkan ke pengawas ketenagakerjaan
Bila tunggakan tidak diselesaikan, laporkan ke pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja provinsi. Pengawas dapat memeriksa perusahaan dan memberi nota pemeriksaan. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal pengaduan Kementerian Ketenagakerjaan.
Sanksi bagi pemberi kerja yang tidak patuh mencakup sanksi administratif menurut PP 86/2013, seperti teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Untuk iuran yang sudah dipungut dari pekerja tetapi tidak disetor (dan juga bagian iuran yang menjadi tanggungan pemberi kerja), UU 24/2011 Pasal 55 jo. Pasal 19 ayat (1) dan (2) mengatur ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar. Pelaporan pidana biasanya ditempuh setelah upaya administratif, dengan pendampingan serikat atau lembaga bantuan hukum.
Bila Anda akan keluar dari perusahaan yang menunggak
Pekerja sering ingin segera pindah kerja ketika tahu perusahaannya menunggak. Beberapa hal perlu diperhatikan sebelum mengundurkan diri:
| Pertanyaan | Mengapa penting |
|---|---|
| Sampai bulan berapa iuran tercatat di JMO? | Menentukan bukti tunggakan yang Anda klaim |
| Apakah perusahaan akan melaporkan Anda nonaktif? | Kepesertaan yang masih aktif menghambat klaim JHT dan pendaftaran di perusahaan baru |
| Apakah tunggakan sudah dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan? | Laporan saat masih bekerja lebih mudah ditindaklanjuti |
| Apakah syarat JKP terpenuhi bila terjadi PHK? | Tunggakan bisa membuat syarat 12 bulan dalam 24 bulan tidak terpenuhi |
Rumus cepat menghitung tunggakan
- Tunggakan JHT = 5,7% × upah × jumlah bulan
- Tunggakan JP = 3% × upah (maksimal batas upah) × jumlah bulan
- Bagian pekerja yang sudah dipotong = (2% + 1%) × upah × jumlah bulan
Contoh: upah Rp7.500.000, tunggakan 6 bulan. JHT 5,7% × 7.500.000 × 6 = Rp2.565.000; JP 3% × 7.500.000 × 6 = Rp1.350.000; bagian pekerja yang sudah dipotong 3% × 7.500.000 × 6 = Rp1.350.000. Angka ini membantu Anda menyampaikan tuntutan yang jelas kepada HR, BPJS Ketenagakerjaan atau pengawas.
Bila perusahaan bangkrut atau tutup
- Tagihan iuran tetap merupakan kewajiban pemberi kerja dan dapat diajukan dalam proses kepailitan melalui kurator.
- Untuk JKP, PP 6/2025 menambahkan ketentuan bahwa manfaat tetap dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan bila perusahaan pailit atau tutup; lihat hitung manfaat JKP.
- Iuran yang sudah masuk saldo JHT tetap milik pekerja dan bisa diklaim sesuai syarat.
Bila pekerja yang terdampak banyak
Tunggakan iuran jarang hanya menimpa satu orang. Bila rekan kerja mengalami hal yang sama, laporan bersama melalui serikat pekerja biasanya lebih kuat: satu daftar nama, nomor kepesertaan, bulan tunggakan dan total nilai per orang. Pengawas ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat memeriksa perusahaan secara menyeluruh, bukan per kasus. Pastikan setiap pekerja tetap menyimpan bukti pribadinya.
Mencegah sejak awal
| Kapan | Yang dicek |
|---|---|
| Bulan ke-2 di pekerjaan baru | Kepesertaan aktif dengan nomor lama; iuran pertama masuk |
| Setiap 3–6 bulan | Riwayat iuran tidak berlubang |
| Saat kenaikan gaji | Upah yang dilaporkan ikut naik; lihat upah dilaporkan lebih rendah |
| Sebelum resign | Semua iuran sampai bulan terakhir sudah masuk sebelum mengajukan klaim JHT |
Pertanyaan umum
Apakah saya bisa menyetor sendiri iuran yang ditunggak perusahaan?
Iuran pekerja penerima upah adalah kewajiban pemberi kerja untuk menyetorkan. Tanyakan ke BPJS Ketenagakerjaan langkah yang tersedia; jangan menyetor ke rekening pihak lain.
Apakah melapor bisa membuat saya di-PHK?
Melaporkan pelanggaran hak normatif adalah hak pekerja. PHK karena pekerja mengadukan pengusaha kepada pihak berwajib termasuk alasan PHK yang dilarang menurut undang-undang ketenagakerjaan. Simpan bukti dan libatkan serikat atau LBH.
Berapa lama BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjuti laporan?
Tidak ada angka pasti yang kami ketahui. Mintalah nomor laporan dan tanyakan perkembangannya secara berkala.
Bagaimana jika perusahaan tidak pernah mendaftarkan saya?
Itu juga pelanggaran kewajiban pendaftaran. Laporkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan dengan bukti hubungan kerja.
Sumber resmi
- BPJS Ketenagakerjaan — layanan 175, kantor cabang, pemeriksaan kepatuhan
- Kementerian Ketenagakerjaan — pengaduan dan pengawasan ketenagakerjaan
- Database peraturan — UU 24/2011 tentang BPJS, PP 86/2013
- Ombudsman Republik Indonesia — bila layanan publik tidak menindaklanjuti laporan
