Hitung Manfaat JKP setelah PHK: 60% Upah selama 6 Bulan menurut PP 6/2025, Syarat dan Contoh

Sejak PP 6/2025 mengubah PP 37/2021, manfaat uang tunai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah 60% dari upah selama paling lama 6 bulan, dengan batas upah Rp5.000.000 per bulan. Artinya, pekerja berupah Rp4.000.000 bisa menerima Rp2.400.000 per bulan atau total Rp14.400.000, sedangkan pekerja berupah Rp8.000.000 dihitung dari Rp5.000.000 sehingga menerima Rp3.000.000 per bulan atau total Rp18.000.000. Syarat utamanya: terkena PHK (bukan mengundurkan diri atau pensiun), memiliki masa iuran 12 bulan dalam 24 bulan terakhir, dan bersedia bekerja kembali. JKP bukan dana pensiun dan tidak mengurangi saldo JHT. Ini informasi umum; cek ketentuan terbaru di BPJS Ketenagakerjaan.

Panduan ini bagian dari cara menghitung perkiraan dana pensiun.

Apa yang berubah dengan PP 6/2025

Contoh hitung (ilustratif)

Dengan aturan lama, Joko akan menerima 45% × 4.000.000 × 3 + 25% × 4.000.000 × 3 = 5.400.000 + 3.000.000 = Rp8.400.000. Aturan baru menambah sekitar Rp6 juta untuk kasus yang sama.

Upah yang dipakai adalah upah terakhir yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Bila perusahaan melaporkan upah lebih rendah dari sebenarnya, manfaat JKP ikut lebih kecil; lihat upah dilaporkan lebih rendah.

Syarat peserta dan pengecualian

Syarat umum:

• Warga negara Indonesia, terdaftar sebelum mencapai usia 54 tahun.
• Memiliki hubungan kerja dengan pengusaha, baik PKWTT maupun PKWT.
• Diikutsertakan pemberi kerja pada program lain yang dipersyaratkan: untuk usaha menengah dan besar, JKN, JKK, JKM, JHT dan JP; untuk usaha kecil dan mikro, sekurang-kurangnya JKN, JKK, JHT dan JKM.
• Memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan sebelum PHK.
• Bersedia bekerja kembali.

Tidak berhak JKP bila hubungan kerja berakhir karena: mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia. Untuk PKWT, PHK harus terjadi sebelum kontrak berakhir.

Cek kelayakan Anda dalam lima pertanyaan

1. Apakah hubungan kerja berakhir karena PHK oleh pengusaha, bukan karena Anda mengundurkan diri, pensiun, atau kontrak PKWT berakhir sesuai jangka waktunya?
2. Apakah Anda warga negara Indonesia dan didaftarkan sebelum usia 54 tahun?
3. Apakah riwayat iuran di JMO menunjukkan paling sedikit 12 bulan iuran dalam 24 bulan sebelum PHK?
4. Apakah pemberi kerja mengikutsertakan Anda pada program lain yang dipersyaratkan sesuai skala usahanya?
5. Apakah Anda masih dalam batas 6 bulan sejak PHK untuk mengajukan klaim?

Bila semua jawabannya "ya", kemungkinan besar Anda memenuhi syarat dasar. Bila ada yang "tidak tahu", tanyakan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa dokumen PHK dan tangkapan layar riwayat iuran. Jawaban "tidak" pada pertanyaan 3 atau 4 karena kelalaian pemberi kerja perlu dilaporkan; lihat perusahaan menunggak iuran.

Cara mengajukan

1. Pastikan PHK terdokumentasi: surat PHK dan bukti diterimanya PHK, perjanjian bersama yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial, atau putusan pengadilan, sesuai kasus.
2. Ajukan klaim lewat aplikasi atau portal resmi yang ditunjuk BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan, paling lambat 6 bulan setelah PHK.
3. Ikuti asesmen diri dan layanan informasi pasar kerja; manfaat JKP juga mencakup akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, baik daring maupun luring.
4. Uang tunai dibayar per bulan ke rekening peserta.

Menyusun anggaran enam bulan dengan JKP (ilustratif)

JKP jarang menutup seluruh pengeluaran, sehingga perlu dipadukan dengan sumber lain. Contoh untuk Joko (upah Rp4.000.000, pengeluaran rumah tangga Rp4.500.000 per bulan):

Kekurangan Rp12,6 juta dapat ditutup secara berurutan:

1. Hak dari pemberi kerja saat PHK (uang pesangon, UPMK dan uang penggantian hak sesuai alasan PHK menurut PP 35/2021).
2. Dana darurat yang sudah disiapkan.
3. Mengurangi pengeluaran yang bisa ditunda selama masa transisi.
4. JHT hanya bila tiga sumber di atas tidak cukup, karena setiap rupiah JHT yang dicairkan berarti bekal hari tua berkurang.

Jika Joko mendapat pekerjaan baru di bulan keempat, ia tidak perlu menyentuh JHT sama sekali. Simulasi saldo JHT yang tetap tumbuh dapat Anda coba di simulasi saldo JHT.

Dokumen PHK yang perlu dipastikan

Klaim JKP memerlukan bukti bahwa hubungan kerja berakhir karena PHK, bukan karena pengunduran diri. Bila perusahaan meminta Anda menandatangani surat "mengundurkan diri" padahal sebenarnya terjadi PHK, hak JKP bisa hilang, dan hak pesangon juga berubah. Bacalah dengan teliti dokumen yang diminta untuk ditandatangani dan tanyakan ke serikat pekerja atau Disnaker bila ragu.

JKP, JHT dan pesangon: jangan tertukar

Karena JKP memberi uang tunai beberapa bulan, sebagian pekerja yang terkena PHK dapat menunda pencairan JHT sambil mencari pekerjaan baru, sehingga saldo hari tua tetap tumbuh. Pertimbangkan ini sebelum mengikuti langkah di syarat pencairan JHT. Hak pesangon saat PHK karena pensiun dibahas di hitung pesangon pensiun.

Pertanyaan umum

Apakah iuran JKP dipotong dari gaji saya?

Tidak. Iuran JKP 0,36% upah tidak dipotong dari gaji pekerja; sumbernya diatur dalam PP 37/2021 jo. PP 6/2025.

Bisakah saya menerima JKP dua kali?

JKP dapat diterima lagi setelah memenuhi kembali syarat masa iuran. Tanyakan ketentuan terbaru ke BPJS Ketenagakerjaan.

Bagaimana jika perusahaan saya tidak mendaftarkan JKP?

Pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja atau menunggak iuran tetap wajib memenuhi kewajibannya, dan pada prinsipnya dapat diwajibkan menanggung hak yang hilang. PP 6/2025 menambahkan ketentuan bahwa manfaat tetap dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan bila perusahaan dinyatakan pailit atau tutup. Untuk kasus lain, laporkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja.

Apakah JKP dikenai pajak?

Tanyakan perlakuan pajaknya ke BPJS Ketenagakerjaan atau KPP; situs ini fokus pada mekanisme programnya.

Sumber resmi

• BPJS Ketenagakerjaan — syarat dan klaim JKP
• Kementerian Ketenagakerjaan — layanan pasar kerja dan pelatihan JKP
• JDIH Kementerian Ketenagakerjaan — PP 37/2021 dan PP 6/2025