Daftar periksa 5 tahun, 1 tahun dan 3 bulan sebelum pensiun: saldo JHT dan JP, DPLK/DPPK, pesangon, dokumen klaim dan pajak.
0 / 12 selesai
Checklist ini membantu Anda menyiapkan pensiun secara bertahap, bukan baru bergerak di bulan terakhir bekerja. Banyak masalah klaim muncul karena data tidak cocok (ejaan nama, tanggal lahir, NIK), masa iuran Jaminan Pensiun kurang dari 15 tahun tanpa disadari, atau pesangon dan dana pensiun perusahaan tidak dibahas sejak awal dengan bagian personalia.
Cara pakai. Centang setiap butir setelah selesai. Kelompok pertama dikerjakan sekitar lima tahun sebelum pensiun, ketika masih ada waktu untuk memperbaiki upah yang dilaporkan, mengubah paket investasi DPLK, atau menambah iuran. Kelompok berikutnya mendekati hari pensiun.
Contoh. Pekerja yang lahir pada 1967 mencapai usia 59 pada 2026, sesuai usia pensiun JP saat ini. Jika ia baru ikut JP pada 2015, masa iurannya pada 2026 sekitar 11 tahun, sehingga ia akan menerima manfaat JP sekaligus, bukan bulanan. Mengetahui hal ini lima tahun sebelumnya membantunya merencanakan sumber penghasilan lain.
Batasan. Syarat dokumen dapat berbeda per kantor cabang dan berubah. Cek ke BPJS Ketenagakerjaan, DPLK/DPPK Anda, dan HR perusahaan. Lihat juga syarat pencairan JHT.
Simulasi & Checklist
Cara menghitung hak pekerja yang di-PHK karena memasuki usia pensiun: tabel uang pesangon dan UPMK PP 35/2021, rumus Pasal 56, hubungan dengan iuran DPPK/DPLK, dan status UU ketenagakerjaan baru.
Kesalahan Umum & Sumber Resmi
Kesalahan paling sering dalam JHT, Jaminan Pensiun, DPLK dan pesangon: pencairan dini, upah dilaporkan rendah, iuran ditunggak, celah kepesertaan, paket investasi salah, dan ke mana mengadu.
Simulasi & Checklist
Cara kerja pensiun PNS di Taspen: iuran 4,75% dan THT 3,25%, rumus 2,5% × masa kerja × gaji pokok terakhir (maks. 75%), batas usia pensiun, dan contoh hitung.
Kesalahan Umum & Sumber Resmi
Bila pesangon pensiun dibayar kurang: cek hitungan PP 35/2021, perundingan bipartit 30 hari kerja, mediasi di Disnaker, gugatan ke PHI, dan kesalahan saat tanda tangan.
Simulasi & Checklist
Syarat dan dokumen klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan menurut Permenaker 4/2022: resign, PHK, usia 56, meninggalkan Indonesia, klaim sebagian 10%/30%, alur JMO, Lapak Asik dan kantor cabang.
Kesalahan Umum & Sumber Resmi
Pola penipuan yang menyasar peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pensiunan: calo klaim JHT, tautan palsu, petugas gadungan, investasi pensiun berimbal hasil pasti, serta cara memeriksa dan melapor.
