Aturan Pencairan DPLK dan DPPK 2026: POJK 27/2023, Batas 20% Sekaligus dan Putusan MK
Cara dana pensiun sukarela membayar manfaat menurut UU P2SK dan POJK 27/2023 (20% sekaligus, sisanya berkala minimal 10 tahun), pengecualian saldo kecil, dan dampak putusan MK Juni 2026.
Menurut UU 4/2023 (P2SK) dan POJK 27/2023, manfaat pensiun dari DPLK dan DPPK pada dasarnya dibayar berkala: pembayaran pertama boleh sekaligus paling banyak 20%, dan sisanya dibayar berkala oleh dana pensiun atau lewat anuitas dari perusahaan asuransi jiwa, dengan pengecualian untuk saldo kecil. Ketentuan pembayaran ini mulai diterapkan pada Oktober 2024. Pada 29 Juni 2026, Mahkamah Konstitusi lewat Putusan 139/PUU-XXIII/2025 dan 164/PUU-XXIII/2025 menyatakan kewajiban pembayaran berkala itu inkonstitusional bersyarat untuk program sukarela, sehingga peserta dapat memilih sekaligus atau berkala. OJK menyatakan sedang menyesuaikan POJK 27/2023. Sebelum mengajukan klaim, tanyakan ke dana pensiun Anda pilihan mana yang saat ini berlaku untuk saldo Anda.
Panduan ini bagian dari peta program pensiun 2026. Informasi umum, bukan nasihat hukum atau keuangan.
Kronologi aturan
| Waktu | Peristiwa | Dampak bagi peserta |
|---|---|---|
| Sebelum 2023 | UU 11/1992 tentang Dana Pensiun; praktik pencairan relatif longgar | Banyak peserta mengambil seluruh saldo sekaligus |
| Januari 2023 | UU 4/2023 (P2SK) mengubah ketentuan dana pensiun | Prinsip pembayaran berkala dan batas sekaligus |
| Akhir 2023 | POJK 27/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun terbit | Rincian usia pensiun, pembayaran, anuitas |
| Oktober 2024 | Ketentuan pembayaran berkala mulai diterapkan | Pembayaran pertama sekaligus maks. 20% |
| 29 Juni 2026 | Putusan MK 139 dan 164/PUU-XXIII/2025 | Peserta program sukarela dapat memilih sekaligus atau berkala |
| Juli 2026 | OJK menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner KEP-54/D.05/2026 sebagai tindak lanjut putusan MK | Pembayaran sekaligus atau berkala atas manfaat dari pesangon/UPMK/UPH baru bisa dilakukan setelah PDP diubah dan disetujui OJK |
| September 2026 dst. | OJK menyatakan sedang merevisi POJK 27/2023 | Rincian teknis bisa berubah; cek ke dana pensiun |
Aturan POJK 27/2023 sebelum disesuaikan
Ketentuan berikut dirangkum dari teks POJK 27/2023 (antara lain Pasal 44, 56, 57, 58 dan 59 untuk DPPK). Angka pasti untuk dana pensiun Anda tetap mengikuti PDP, dan pendiri boleh menetapkan batas sekaligus yang lebih rendah.
| Unsur | Ketentuan umum |
|---|---|
| Usia pensiun normal | Ditetapkan PDP; untuk dana pensiun sukarela dibatasi usia paling rendah |
| Pensiun dipercepat | Paling cepat 5 tahun sebelum usia pensiun normal (Pasal 57), kecuali antara lain untuk cacat, janda/duda/anak, atau kondisi mendesak |
| Pembayaran pertama sekaligus | Paling banyak 20% dari manfaat, bila diatur dalam PDP (Pasal 58) |
| Sisa manfaat | Dibayar berkala, umumnya bulanan, paling singkat 10 tahun, oleh dana pensiun atau lewat anuitas asuransi jiwa (Pasal 56) |
| Saldo kecil | Dapat dibayar sekaligus seluruhnya bila nilainya tidak melebihi batas tertentu dan PDP mengaturnya |
Untuk DPPK, POJK 27/2023 menetapkan batas saldo kecil sebagai berikut: pada program iuran pasti (PPIP), seluruh akumulasi dana kurang dari atau sama dengan Rp500 juta (Pasal 59); pada program manfaat pasti (PPMP), manfaat bulanan paling tinggi Rp1,6 juta atau nilai sekaligus paling tinggi Rp500 juta (Pasal 44). Bila pembayaran pertama 20% sudah diambil, batas dihitung dari sisa manfaat. Untuk pensiun ditunda (berhenti bekerja sebelum usia pensiun dipercepat), batasnya Rp100 juta. Batas ini ditinjau paling lama setiap 5 tahun, dan ketentuan DPLK diatur dalam pasal tersendiri; tanyakan batas yang berlaku ke dana pensiun Anda.
Contoh hitung skema 20/80 (ilustratif)
Pak Hadi memiliki saldo DPLK Rp800.000.000 saat mencapai usia pensiun normal, dan dana pensiunnya masih menerapkan skema 20/80.
| Langkah | Hitungan | Hasil |
|---|---|---|
| Pembayaran pertama sekaligus | 20% × 800.000.000 | Rp160.000.000 |
| Sisa untuk pembayaran berkala | 80% × 800.000.000 | Rp640.000.000 |
| Bila dibagi rata 10 tahun (tanpa hasil investasi) | 640.000.000 ÷ 120 bulan | ± Rp5.333.000 per bulan |
Bila sisa saldo tetap diinvestasikan selama masa pembayaran, manfaat bulanan bisa sedikit lebih tinggi; bila dibelikan anuitas seumur hidup, besarannya bergantung pada usia, jenis anuitas dan tarif perusahaan asuransi. Angka di atas hanya menggambarkan mekanisme.
Apa arti putusan MK 2026
Para pemohon menguji Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (1) huruf d serta ayat (2) UU P2SK yang mengatur pembayaran berkala dan batas sekaligus. MK mengabulkan sebagian permohonan. Pemberitaan dan penjelasan OJK menyebut bahwa:
- Karena kepesertaan DPLK dan DPPK bersifat sukarela, peserta, janda/duda atau anak dapat memilih pembayaran sekaligus atau berkala, dengan tetap mengikuti peraturan dana pensiun.
- OJK menyatakan putusan ini berlaku untuk manfaat tertentu dalam program sukarela, khususnya yang berasal dari pendanaan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan/atau uang penggantian hak, dan tidak otomatis untuk semua jenis manfaat.
- Sebelum putusan, cara pembayaran harus sudah ditetapkan di PDP. Setelah putusan, PDP dan prosedur dana pensiun perlu disesuaikan. Menurut KEP-54/D.05/2026 (Juli 2026), dana pensiun baru dapat membayar dengan pilihan baru setelah perubahan PDP-nya disetujui OJK; pemberitaan tentang keputusan ini menyebut peserta DPPK, sehingga perlakuan untuk DPLK perlu ditanyakan langsung.
Karena ada perbedaan penafsiran tentang cakupan putusan, jangan berasumsi seluruh saldo Anda pasti bisa diambil sekaligus. Mintalah jawaban tertulis dari dana pensiun, dan pantau perubahan POJK di situs OJK.
Sekaligus atau berkala: cara menimbang
| Pertimbangan | Sekaligus | Berkala / anuitas |
|---|---|---|
| Kebutuhan dana besar (utang, rumah, usaha) | Lebih fleksibel | Kurang fleksibel |
| Risiko umur panjang | Uang bisa habis sebelum waktunya | Lebih terlindungi, terutama anuitas seumur hidup |
| Disiplin pengelolaan | Butuh disiplin tinggi | Otomatis |
| Risiko penipuan investasi | Lebih rentan | Lebih kecil |
| Pajak | PPh final atas manfaat sekaligus menurut PP 68/2009 | Pensiun bulanan dikenai PPh 21 biasa |
Bagi banyak orang, kombinasi lebih masuk akal: sebagian kecil sekaligus untuk kebutuhan nyata, sisanya sebagai penghasilan bulanan. Hitung kebutuhan bulanan Anda dulu di cara menghitung perkiraan dana pensiun.
Contoh membagi saldo secara terencana (ilustratif)
Bila Pak Hadi dapat memilih bebas, ia tetap bisa membaginya dengan sengaja:
| Bagian | Jumlah | Fungsi |
|---|---|---|
| Sekaligus untuk kebutuhan nyata | Rp120.000.000 | Renovasi kecil dan dana darurat |
| Berkala atau anuitas | Rp680.000.000 | Penghasilan bulanan untuk menambah JP |
| Hasil bila dibagi 15 tahun tanpa imbal hasil | 680.000.000 ÷ 180 | ± Rp3.778.000 per bulan |
Rencana tertulis seperti ini membantu menolak tawaran investasi berisiko yang sering datang kepada pensiunan dengan dana besar; lihat waspada penipuan dana pensiun.
Langkah sebelum mengajukan klaim
- Minta PDP terbaru dan konfirmasi tertulis tentang pilihan pembayaran yang berlaku setelah putusan MK.
- Tanyakan apakah saldo Anda masuk kategori saldo kecil yang boleh dibayar sekaligus.
- Bila memilih anuitas, minta perbandingan penawaran tertulis dan baca syarat ahli waris.
- Siapkan dokumen identitas dan rekening atas nama sendiri.
- Simpan bukti potong PPh dari dana pensiun untuk SPT Tahunan.
Biaya dan paket investasi menjelang pensiun dibahas di panduan biaya DPLK, dan struktur program di DPLK vs DPPK.
Pertanyaan umum
Apakah aturan 20% berlaku untuk JHT BPJS Ketenagakerjaan?
Tidak. JHT diatur PP 46/2015 dan Permenaker 4/2022 dan tetap dibayar sekaligus. Aturan 20% berkaitan dengan dana pensiun sukarela (DPLK dan DPPK).
Bagaimana jika saya berhenti bekerja sebelum usia pensiun?
Umumnya hak Anda dialihkan atau dilanjutkan di dana pensiun, bukan dibayar tunai, kecuali PDP dan aturan OJK mengizinkan. Tanyakan pilihan pengalihan ke DPLK.
Apakah putusan MK berlaku surut untuk klaim yang sudah dibayar berkala?
Putusan MK berlaku sejak diucapkan. Untuk pembayaran berkala yang sudah berjalan, tanyakan ke dana pensiun apakah ada opsi perubahan dan apa konsekuensinya.
Di mana saya bisa membaca teks putusan MK?
Di situs Mahkamah Konstitusi. Cari nomor perkara 139/PUU-XXIII/2025 dan 164/PUU-XXIII/2025.
Sumber resmi
- Otoritas Jasa Keuangan — POJK 27/2023 dan pengumuman penyesuaiannya
- JDIH OJK — teks POJK tentang dana pensiun
- Mahkamah Konstitusi — putusan 139/PUU-XXIII/2025 dan 164/PUU-XXIII/2025
- Database peraturan — UU 4/2023 (P2SK)
