Program Pensiun di Indonesia 2026: JHT, Jaminan Pensiun, DPLK, Pesangon dan Taspen dalam Satu Peta
Peta lengkap sumber bekal pensiun pekerja Indonesia pada 2026: iuran JHT 5,7%, JP 3% dan batas upahnya, JKP, DPLK dan DPPK, pesangon pensiun, serta pensiun ASN.
Bekal pensiun seorang pekerja di Indonesia pada 2026 biasanya berasal dari tiga lapis: program wajib BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Hari Tua 5,7% upah dan Jaminan Pensiun 3% upah), kewajiban pemberi kerja saat pensiun (pesangon menurut PP 35/2021), dan program sukarela di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). ASN memiliki jalur tersendiri lewat Taspen. Tidak satu pun lapis ini cukup sendirian untuk kebanyakan orang, jadi langkah pertama adalah tahu apa saja yang Anda punya, berapa iurannya, dan kapan bisa dicairkan.
Panduan ini adalah peta untuk seluruh kategori Iuran, Biaya & Aturan 2026. Semua angka contoh bersifat ilustratif. Ini informasi umum, bukan nasihat keuangan.
Lapis pertama: program wajib BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program untuk pekerja penerima upah: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dua yang langsung membentuk bekal pensiun adalah JHT dan JP.
| Program | Dasar hukum | Iuran | Bentuk manfaat | Usia acuan |
|---|---|---|---|---|
| JHT | PP 46/2015 jo. PP 60/2015 | 5,7% upah (3,7% pemberi kerja, 2% pekerja) | Saldo iuran + hasil pengembangan, dibayar sekaligus | 56 tahun |
| JP | PP 45/2015 | 3% upah sampai batas upah (2% pemberi kerja, 1% pekerja) | Pensiun bulanan bila masa iuran ≥ 15 tahun | 59 tahun pada 2026, naik bertahap |
| JKP | PP 37/2021 jo. PP 6/2025 | 0,36% upah, tidak dipotong dari gaji | Uang tunai 60% upah maks. 6 bulan setelah PHK | – |
JHT bekerja seperti tabungan wajib. Saldo Anda adalah jumlah iuran ditambah hasil pengembangan yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun, dengan batas bawah setara rata-rata bunga deposito bank pemerintah. Rinciannya ada di panduan iuran JHT 5,7%.
JP adalah satu-satunya program wajib bagi pekerja swasta yang membayar pensiun bulanan seumur hidup, dengan manfaat untuk janda/duda dan anak. Iurannya dihitung dari upah paling tinggi Rp11.086.300 per bulan mulai Maret 2026, sebagaimana diumumkan BPJS Ketenagakerjaan. Lihat panduan Jaminan Pensiun 2026.
JKP bukan dana pensiun. Ia jaring pengaman ketika terkena PHK, tetapi sering disalahpahami sebagai pengganti JHT. Kami menjelaskannya di kategori simulasi.
Lapis kedua: pesangon dari pemberi kerja
Ketika hubungan kerja berakhir karena pekerja mencapai usia pensiun, PP 35/2021 Pasal 56 mewajibkan pemberi kerja membayar 1,75 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak. Untuk pekerja dengan masa kerja panjang, angka ini bisa lebih besar daripada saldo JHT.
Ada dua catatan penting untuk 2026. Pertama, PP 35/2021 juga mengatur bahwa iuran program pensiun yang dibayar pengusaha dapat diperhitungkan dengan kewajiban pesangon, sehingga pekerja yang ikut DPPK atau DPLK perusahaan perlu membaca aturannya. Kedua, DPR mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut Putusan MK 168/PUU-XXI/2023. Pemberitaan menyebut formula pesangon akan berubah, tetapi rinciannya bergantung pada teks yang diundangkan dan peraturan pelaksananya. Sampai itu jelas, hitungan di situs ini memakai PP 35/2021. Contohnya ada di hitung pesangon pensiun.
Lapis ketiga: DPLK dan DPPK
Program pensiun sukarela diselenggarakan oleh dua jenis dana pensiun yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK):
- DPPK didirikan oleh perusahaan untuk pekerjanya sendiri. Bisa berupa program manfaat pasti (PPMP), yang menjanjikan rumus pensiun, atau iuran pasti (PPIP).
- DPLK didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa dan terbuka bagi siapa saja, baik lewat program perusahaan maupun sebagai peserta mandiri. DPLK hanya menjalankan iuran pasti.
Sejak UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan POJK 27/2023, aturan pembayaran manfaat diperketat: manfaat pada dasarnya dibayar berkala, dengan pembayaran pertama sekaligus paling banyak 20%. Pada Juni 2026, Mahkamah Konstitusi lewat Putusan 139/PUU-XXIII/2025 dan 164/PUU-XXIII/2025 membuka pilihan sekaligus atau berkala bagi peserta program sukarela, dan OJK menyatakan sedang menyesuaikan POJK 27/2023. Rinciannya di aturan pembayaran manfaat pensiun. Perbedaan DPLK dan DPPK dibahas di panduan DPLK vs DPPK, dan biayanya di panduan biaya DPLK.
UU P2SK Pasal 189 ayat (4) juga membuka kemungkinan program pensiun tambahan wajib bagi pekerja dengan penghasilan tertentu, yang kriterianya diatur peraturan pemerintah. Sampai akhir Oktober 2026 kami belum menemukan PP tersebut di JDIH resmi. Bila nanti terbit, iuran wajib pekerja berpenghasilan di atas batas tertentu bisa bertambah. Cek peraturan.go.id dan siaran pers OJK.
Jalur ASN: Taspen
Pegawai negeri sipil membayar iuran pensiun 4,75% dan tabungan hari tua 3,25% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, dikelola PT Taspen (Persero). Pensiun bulanan dihitung 2,5% per tahun masa kerja dikali gaji pokok terakhir, paling tinggi 75%. UU 20/2023 tentang ASN membuka jalan bagi perubahan skema, tetapi peraturan pelaksananya perlu dicek. Lihat pensiun ASN lewat Taspen. Prajurit TNI dan anggota Polri memiliki penyelenggara tersendiri, yaitu ASABRI.
Contoh: bekal pensiun seorang karyawan (ilustratif)
Dewi, 35 tahun, karyawan swasta dengan upah Rp8.000.000 sebulan yang dilaporkan penuh ke BPJS Ketenagakerjaan.
| Komponen | Hitungan bulanan | Per bulan |
|---|---|---|
| JHT pekerja | 2% × 8.000.000 | Rp160.000 |
| JHT pemberi kerja | 3,7% × 8.000.000 | Rp296.000 |
| JP pekerja | 1% × 8.000.000 | Rp80.000 |
| JP pemberi kerja | 2% × 8.000.000 | Rp160.000 |
| Total ke BPJS Ketenagakerjaan | 8,7% × 8.000.000 | Rp696.000 |
Dari gaji Dewi sendiri dipotong Rp240.000 (3%). Jika ia juga menyisihkan Rp500.000 per bulan ke DPLK, totalnya Rp1.196.000 per bulan masuk ke tabungan hari tua. Upah Dewi masih di bawah batas upah JP, jadi iuran JP dihitung dari upah penuh. Cek angka slip gaji Anda dengan kalkulator potongan iuran.
Faktor yang paling menentukan besar bekal
| Faktor | Pengaruh | Yang bisa Anda lakukan |
|---|---|---|
| Upah yang dilaporkan | Semua iuran persentase dari upah ini | Cocokkan dengan slip gaji di aplikasi JMO |
| Masa iuran | JP bulanan butuh 15 tahun; JHT tumbuh majemuk | Hindari celah kepesertaan saat pindah kerja |
| Pencairan dini | JHT yang dicairkan mulai dari nol | Biarkan saldo tetap bila tidak darurat |
| Biaya dan paket investasi DPLK | Selisih 1% per tahun berdampak besar | Bandingkan biaya dan profil risiko |
| Usia pensiun | Usia JP naik bertahap | Rencanakan penghasilan sampai usia klaim |
Pertanyaan umum
Apakah pekerja mandiri bisa ikut program pensiun?
Pekerja bukan penerima upah dapat ikut JHT secara sukarela di BPJS Ketenagakerjaan, tetapi JP saat ini ditujukan bagi pekerja penerima upah. Pekerja mandiri juga dapat menjadi peserta mandiri DPLK.
Mana yang lebih penting, JHT atau JP?
Keduanya berbeda fungsi. JHT memberi dana sekaligus, sedangkan JP memberi penghasilan bulanan seumur hidup bila masa iuran cukup. Untuk risiko umur panjang, pensiun bulanan sangat berharga.
Apakah iuran BPJS Ketenagakerjaan mengurangi pajak?
Iuran JHT dan JP yang dibayar pekerja lewat pemberi kerja termasuk iuran pensiun yang mengurangi penghasilan bruto untuk PPh 21 menurut PMK 168/2023. Perlakuan pajaknya dibahas di sumber pajak resmi; situs ini fokus pada program pensiunnya.
Di mana saya bisa melihat saldo semua program?
Saldo JHT dan masa iuran JP terlihat di aplikasi JMO (Jamsostek Mobile). Saldo DPLK dan DPPK ada di laporan atau portal penyelenggara masing-masing.
Sumber resmi
- BPJS Ketenagakerjaan — program JHT, JP, JKP, batas upah JP
- Otoritas Jasa Keuangan — POJK 27/2023 dan pengawasan dana pensiun
- JDIH Kementerian Ketenagakerjaan — PP 35/2021, Permenaker 4/2022
- Database peraturan — PP 45/2015, PP 46/2015, UU 4/2023
- Taspen — pensiun dan THT ASN
