DPLK vs DPPK: Perbedaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja setelah UU P2SK

DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) didirikan oleh sebuah perusahaan untuk pekerjanya sendiri dan dapat menjalankan program manfaat pasti atau iuran pasti. DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa, terbuka bagi pekerja dari perusahaan mana pun maupun perorangan sebagai peserta mandiri, dan hanya menjalankan program iuran pasti. Keduanya program pensiun sukarela di luar BPJS Ketenagakerjaan, diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sejak 2023 diatur terutama oleh UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta POJK 27/2023.

Panduan ini bagian dari peta program pensiun 2026. Informasi umum, bukan nasihat keuangan atau investasi.

Perbandingan inti

Manfaat pasti dan iuran pasti

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) menjanjikan rumus pensiun, misalnya faktor penghargaan × masa kerja × penghasilan dasar pensiun. Pemberi kerja wajib menambah iuran bila dana tidak cukup untuk memenuhi janji itu. Bagi peserta, PPMP memberi kepastian, tetapi bergantung pada kesehatan pendanaan dana pensiun dan pemberi kerjanya.

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) hanya menetapkan berapa iuran yang disetor. Manfaatnya sama dengan saldo akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan saat pensiun. Risiko imbal hasil rendah ditanggung peserta, sehingga pilihan paket investasi dan biaya sangat menentukan. Cara menghitungnya ada di simulasi tabungan DPLK.

Contoh perbedaan hasil (ilustratif)

Faktor 2% dan imbal hasil 4% atau 6% di atas hanyalah contoh, bukan rumus atau hasil dana pensiun mana pun. PPMP yang nyata memakai faktor dan definisi penghasilan dasar sesuai PDP masing-masing.

Hak peserta atas iuran

Iuran yang dibayar peserta sendiri beserta hasil pengembangannya selalu menjadi hak peserta. Untuk iuran yang dibayar pemberi kerja, PDP dapat menetapkan masa kepesertaan tertentu sebelum peserta berhak penuh (sering disebut vesting). Bila Anda berhenti bekerja sebelum masa itu, sebagian iuran pemberi kerja bisa tidak menjadi hak Anda. Baca bagian ini di PDP dan tanyakan ke pengurus dana pensiun sebelum memutuskan resign bila saldonya besar.

Contoh pindah kerja dengan saldo DPPK iuran pasti (ilustratif)

Lina ikut DPPK iuran pasti selama 4 tahun. Saldo dari iurannya sendiri Rp24.000.000 dan dari iuran pemberi kerja Rp36.000.000. Misalkan PDP menetapkan bahwa iuran pemberi kerja baru menjadi hak penuh setelah 5 tahun kepesertaan (angka contoh, bukan ketentuan umum).

Menunggu beberapa bulan sebelum resign bisa bernilai puluhan juta rupiah. Karena itu, sebelum menerima tawaran kerja baru, tanyakan ke pengurus DPPK tanggal pasti hak Anda menjadi penuh dan ke mana saldo bisa dialihkan, misalnya ke DPLK pilihan Anda.

Hubungkan juga dengan pesangon: PP 35/2021 mengatur bahwa iuran program pensiun yang dibayar pengusaha dapat diperhitungkan dengan kewajiban pesangon. Lihat hitung pesangon pensiun.

Apa yang berubah dengan UU P2SK dan POJK 27/2023

UU P2SK mengubah banyak ketentuan UU 11/1992 tentang Dana Pensiun. Poin yang paling terasa bagi peserta:

• Usia pensiun dan pensiun dipercepat. Menurut pemberitaan atas POJK 27/2023, usia pensiun normal di dana pensiun sukarela hanya dibatasi paling rendah, dan pensiun dipercepat paling cepat lima tahun sebelum usia pensiun normal. Usia pasti tercantum di PDP masing-masing.
• Cara pembayaran manfaat. Manfaat pada dasarnya dibayar berkala, dengan pembayaran pertama sekaligus paling banyak 20%. Putusan MK pada Juni 2026 membuka pilihan bagi peserta program sukarela, dan OJK sedang menyesuaikan POJK 27/2023. Rinciannya ada di aturan pembayaran manfaat pensiun.
• Harmonisasi program pensiun. UU P2SK memberi dasar untuk menyelaraskan program wajib (JHT, JP) dengan program sukarela, termasuk kemungkinan program pensiun tambahan wajib bagi pekerja berpenghasilan tertentu (Pasal 189 ayat (4)). Sampai akhir Oktober 2026 kami belum menemukan PP pelaksananya; cek peraturan.go.id.
• Pelindungan konsumen. DPLK dan DPPK tunduk pada ketentuan pelindungan konsumen sektor jasa keuangan, termasuk kewajiban memberi informasi yang jelas dan menangani pengaduan. Jalur pengaduan ada di panduan pengaduan ke OJK.

Cara memilih dan memeriksa

1. Cek status izin dana pensiun di daftar yang dipublikasikan OJK. Jangan menyetor ke pihak yang menyebut dirinya "dana pensiun" tanpa izin OJK.
2. Baca ringkasan informasi produk DPLK: paket investasi, biaya, cara pengalihan, cara klaim. Biaya dibahas di panduan biaya DPLK.
3. Tentukan usia pensiun yang Anda pilih di DPLK dan pahami konsekuensi mengubahnya.
4. Simpan laporan saldo berkala dan cocokkan dengan setoran Anda atau potongan gaji.
5. Bila pindah kerja, tanyakan apakah saldo DPPK lama bisa dialihkan ke DPLK atau ke DPPK baru, dan berapa biayanya.

Pertanyaan umum

Apakah DPLK dijamin pemerintah seperti BPJS Ketenagakerjaan?

Tidak dalam arti hasil investasi. Kekayaan dana pensiun dipisahkan dari kekayaan bank atau asuransi pendirinya dan diawasi OJK, tetapi nilai paket investasi bisa naik turun.

Bisakah saya ikut DPLK walau perusahaan sudah punya DPPK?

Bisa. Anda dapat menjadi peserta mandiri DPLK di luar program perusahaan. Pastikan arus kas Anda sanggup membayar iuran rutin.

Apakah iuran DPLK mengurangi pajak?

Iuran pensiun yang dibayar pegawai melalui pemberi kerja termasuk pengurang penghasilan bruto menurut PMK 168/2023 Pasal 10(1)b. Setoran DPLK pribadi di luar payroll perlu dikonfirmasi ke KPP.

Apa yang terjadi pada DPPK jika perusahaan bubar?

Dana pensiun dilikuidasi sesuai ketentuan dan kekayaannya dipakai untuk memenuhi hak peserta. Prosesnya diawasi OJK; tanyakan status ke pengurus atau OJK.

Sumber resmi

• Otoritas Jasa Keuangan — daftar dana pensiun berizin, POJK 27/2023
• Database peraturan — UU 4/2023 (P2SK)
• JDIH OJK — teks POJK tentang dana pensiun
• JDIH Kementerian Ketenagakerjaan — PP 35/2021 terkait program pensiun dan pesangon